Banjir Jakarta Sejarah dan Kontroversi

Banjir Jakarta, Sejarah, dan Kontroversinya

Sejalan dengan sejarah kehidupan manusia, sungai-sungai adalah nadi kehidupan manusia pada zamannya hingga kini, seperti sungai Eufrat, Tigris, Nil, Rhein. Demikian juga sungai Ciliwung, satu dari 13 sungai yang mengalir melalui Jakarta, yang konon terbentuk 6 juta tahun y.l. adalah sungai yang dulu mengalir bebas, tak berlumpur dan tenang bahkan diceritakan oleh Jean Baptiste Tavernier seorang pionir dagang Perancis, sebagai sungai dengan air paling bersih dan paling baik di dunia.
Namun kemudian, air di Jakarta menoreh sejarah gelap. Menurut [1] dalam buku sejarah Susan Blackburn, Jakarta : a History, air di Jakarta memiliki reputasi sebagai pembunuh utama. Diawali dengan pemindahan ibukota kolonial Belanda pada akhir abad ke-18, para sejarawan menyimpulkan bahwa krisis airlah salah satu penyebab utamanya. Kepindahan itu merupakan puncak dari keluhan dan  protes keras karena pasokan air bersih bermasalah di Batavia sejak 1720. Dan ketika Jenderal Diederik Durven (1729-1732) memerintahkan penggalian mookervart (saluran) untuk meningkatkan pasokan air bersih ke Batavia, bukan air bersih yang datang tapi penyakit malaria yang hadir. Niat mendapatkan air bersih berujung korban nyawa ribuan penduduk Batavia.
Demikian juga 200 tahunan kemudian, pada tahun 1930 MH Thamrin berteriak-teriak karena masyarakat bawah harus membayar mahal air bersih. Dan sekarang tahun 2012, sayangnya kondisi Jakarta tidak jauh berbeda, bahkan mungkin makin sulit, karena tidak hanya kesulitan pasokan air bersih tapi juga diiringi masalah banjir yang tak berkesudahan. Kontroversi Ciliwung sebagai nadi kehidupan dan sekaligus salah satu hal yang memperparah banjir Jakarta, membuat kelimpungan para pemimpin DKI Jakarta sejak zaman kolonial hingga Jokowi.
Sekilas Sejarah Banjir di Jakarta

Jakarta Tempo Doeloe sudah banjir (dok. e-book Gagalnya Sistem Kanal, Banjir Jakarta dari Masa ke Masa, Restu Darmawan )
Banjir Jakarta memiliki sejarah panjang. Tercatat bahkan tahun 1878, 134 tahun y.l. pun di Jakarta yang ketika itu masih bernama Batavia sudah terjadi banjir dikarenakan hujan selama 40 hari tidak berhenti-henti. Hampir setiap tahun di Batavia terjadi banjir, dalam [2] mencatat Januari-Februari 1918 di Kampung tanah tinggi, Kampung Lima, Kemayoran Belakang terjadi banjir karena selokan terlalu kecil dan meluapnya Sungai Ciliwung, kemudian tahun 1919, 1923, Desember 1931, Januari 1932, Maret 1933 banjir kembali berulang. Dikatakan di sana karena sering berulang inilah maka warga Batavia telah menganggap banjir sebagai hal yang wajar. Yang menarik dicatat di sini adalah antara 1892-1918 daerah kota lama jarang banjir, hal ini menunjukkan drainase kota di kota lama Batavia lebih baik
Demikian juga setelah kemerdekaan, Januari 1952, 1953, November 1954, 1956, banjir kembali melanda Jakarta sampai ada karikatur untuk banjir berulang ini. Tahun 1950-1960 tercatat banjir terjadi di daerah Sungai Ciliwung hilir. Tercatat pada bulan Februari 1960 Jakarta mengalami banjir besar, paling parah terjadi di daerah Grogol. Selama ini banjir hanya ditangani oleh masyarakat, baru tahun 1963 masalah banjir ditangani oleh tim khusus bentukan pemerintah.
Periode tahun 1960-1970 daerah banjir semakin meluas dan penduduk yang tinggal di bantaran sungai semakin banyak. Ditengarai antara tahun 1970-1980 siklus banjir semakin pendek, artinya banjir semakin sering terjadi. 1976 di zaman gubernur Ali Sadikin, terjadi banjir hebat, wakil gubernur A Wiriadinata sampai bermalam di pintu air Manggarai, walikota Jakarta Pusat saat itu melaporkan hampir 8 hektar wilayahnya terendam banjir.

Letak Jakarta yang rendah (dok. http://www.jakarta.go.id/web/news/2012/06/warisan-alam-dan-perkembangan-sebuah-ibukota)
Sejarah Usaha Pengendalian Banjir Jakarta Hingga Kini

Kanal Banjir Barat (dok. http://pustaka.pu.go.id/new/infrastruktur-pengaman-pantai-detail.asp?id=11)
Menurut [6] usaha-usaha mengatasi banjir sebetulnya juga sudah dipikirkan pula oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1920 Prof H. van Breen dari BOW (cikal bakal Kementrian Pekerjaan Umum) merilis gagasan untuk membangun dua saluran kolektor yang mengepung kota guna menampung limpahan air, yang selanjutnya akan dialirkan ke laut. Saluran pertama menyusuri tepian Barat kota, yang kedua melalui tepian Timur kota. Karena tepian Barat lebih dekat dengan pusat Kota Batavia maka saluran di tepian Barat dulu yang dibangun dengan nama Kanal kali Malang pada tahun 1922.
Kanal Kali Malang ini kemudian dikenal Kanal Banjir Barat (KBB) antara Manggarai-Muara Angke sepanjang 17,4 km. Rencananya Kanal Banjir Barat ini akan diperluas tapi karena sulitnya membebaskan tanah, perluasan Kanal Banjir Barat tertunda sebagai gantinya dibuatlah jaringan pengendali banjir lainnya, yakni jaringan kanal dan drainase yang dinamakan Sistem Drainase Cengkareng. Kanal Banjir Barat hanya mampu menampung sampai 370 meter kubik per detik. Antara tahun 1983-1985 telah dibangun pemerintah Cengkareng Drain, Cakung Drain, Sudetan kali sekretaris.
Sedangkan saluran tepian ke Timur tidak sempat terbangun karena Perang Dunia ke-2. Baru dengan bantuan Netherlands Engineering Consultants, tersusunlah “Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta” pada Desember 1973. Rancangan ini didetailkan lagi lewat desain Nippon Koei pada 1997. Penggalian untuk Kanal Banjir Timurnya sendiri baru dimulai pada tahun 2003. Panjang Kanal Banjir Timur ini 23,6 km dengan daya tampung limpahan air 390 m kubik per detik. Selain itu, BKT juga dilengkapi dengan sistem kolam sedimen berukuran 300 x 350 meter di kawasan Ujung Menteng. Sistem kolam ini berguna untuk menangkap sedimen agar badan kanal tetap leluasa.
 
Denah Kanal Banjir Timur (dok. http://www.jakarta.go.id/web/news/2011/10/kanal-timur)

Kanal Banjir Timur (dok. http://pustaka.pu.go.id/new/infrastruktur-pengaman-pantai-detail.asp?id=12)
Kesimpulan
Selanjutnya, apakah Kanal Banjir Barat dan Timur beserta drainasenya mampu mengendalikan banjir Jakarta ?? Saya kira banjir Jakarta akan sulit ditangani bila melihat kondisi:
1. Hampir 40% wilayah di Jakarta berada di bawah permukaan laut. Tanpa tanggul seperti di Belanda atau tidak ditimbunnya daerah-daerah yang rendah ini, tentu saja sesuai hukum alam, daerah ini akan selalu kebanjiran. Bahkan dengan selesainya Kanal Banjir Barat dan Timur yang katakanlah berhasil mengalirkan air limpahan hujan ke laut, wilayah Jakarta di bawah permukaan laut ini bila tidak ditangguli dan tidak ditinggikan tetap akan terendam.
2. Masyarakat masih belum sadar tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan tidak adanya manajemen sampah dari pemda yang komprehensif maka akan sulit membayangkan semua saluran air bebas sampah dan kotoran.
3. Penyempitan badan aliran sungai yang berjumlah 13 ini. Antara tahun 1960-1970 bantaran sungai Ciliwung mulai ramai dihuni. Selama pemda DKI mengalami kesulitan untuk merelokasi penduduk bantaran Sungai Ciliwung yang sudah puluhan tahun menghuni daerah ini, penyempitan badan sungai akan sulit dielakkan.
4. Rehabilitasi dan perawatan rutin drainase kota dan sungai dari endapan lumpur dan sampah. Seperti kota-kota maju, selalu ada anggaran rutin untuk perawatan, namun bila usaha ini hanya dilakukan bila masalah timbul ya … repot.
5. Banjir kiriman terjadi juga saat pemerintah kolonial Belanda mengganti perkembunan karet menjadi perkebunan teh di Puncak. Demikian sensitif dan tergantungnya kondisi Jakarta dari perubahan kondisi tempat-tempat di atasnya. Untuk itu tanpa kesadaran para pemda Bodetabek untuk mengetatkan pembangunan daerah resapan dan untuk membuat waduk-waduk penampungan air hujan. Jakarta akan tetap kewalahan dengan banjir.
6. Pembangunan-pembangunan rumah dan gedung yang tidak mengindahkan KDB Koefisien Dasar Bangunan, air limpasan hujannya hanya akan memperberat beban kota. Mudahnya membangun di daerah-daerah hijau ditambah kurangnya ruang terbuka hijau di Jakarta, maka semakin sulitlah air hujan yang turun atau meluap dari sungai untuk cepat meresap kembali.
Pemda DKI Jakarta telah membuat Pergub Nomor 38 tahun 2012 tentang bangunan gedung hijau dan akan mulai efektif berlaku di Ibu Kota terhitung mulai 23 April 2013. Sayangnya syarat bangunan hijau untuk mendapatkan IMB baru untuk gedung-gedung tertentu, belum untuk semua gedung dan perumaha, saya cukup optimis bila persyaratan ini diperluas dan diperketat maka kelangkaan air bersih dan sekaligus pengendalian banjir dapat dikurangi.
7. Kompleksitas tata kota Jakarta sangat erat hubungannya dengan kekumuhan, kemiskinan, urbanisasi. Masalah sosial dan budaya yang demikian kompleks membuat usaha-usaha menjadi kontra produktif, seperti contoh perluasan Kanal Banjir Barat yang terpaksa dihentikan karena kesulitan pembebasan tanah, demikian juga sulitnya relokasi penduduk bantaran sungai Ciliwung.
8. Selain itu, yang membuat saya ragu adalah muncul pula 2 kontroversi Kanal Banjir Barat dan Timur ini, karena pembangunan didasarkan kondisi tahun 1918, di mana van Breen memperhitungkan pertumbuhan kota ke Timur. Padahal pada prakteknya pertumbuhan kota ke Selatan. Dan perhitungan ancaman banjir yang ada tidak disertai dengan perhitungan curah hujan rencana sebagai data pijakan mengenai kemungkinan frekuensi dan persentase banjir dalam kurun tertentu yang akuntabel, dengan demikian klaim-klaim pengurangan banjir itu dengan sendirinya menjadi bias.
Wallahu a’lam … semoga saja Jakarta suatu saat bebas banjir. (ACJP)

Sumber:
[1] http://www.tempo.co/read/kolom/2011/09/07/441/300-Tahun-Masalah-Air-Jakarta
[2] Restu Gunawan, Gagalnya Sistem Kanal, Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa, April 2010
[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_Kanal_Jakarta
[4] http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/12/03071567/Ciliwung.Perlu.Penanganan.Hulu-Hilir
[5] http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/11/19/114467/Jokowi-Banjir-Bukan-Perkara-Mudah/6
[6] http://www.jakarta.go.id/web/news/2011/10/kanal-timur
[7] http://www.jakarta.go.id/web/news/2012/06/warisan-alam-dan-perkembangan-sebuah-ibukota

Pertambangan

POTRET PERTAMBANGAN TIMAH DI INDONESIA

• ·         SEJARAH PERTAMBANGAN TIMAH

Aktivitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut The Indonesian Tin Belt. Bentangan ini merupakan bagian dari The Southeast Asia Tin Belt, membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Penambangan di Bangka, misalnya, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852. Namun, aktivitas penambangan timah lebih banyak dilakukan di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep (PT Timah, 2006). Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Dari sejumlah pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha. Sedangkan PT Kobatin, sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha (Bappeda Bangka, 2000). Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional ( TI ) yang menambang tersebar di darat dan laut Babel. Permasalahan Penambangan timah yang telah berlangsung ratusan tahun itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Padahal, cadangan timah yang ada kian menipis pula.

•    Perizinan Pertambangan di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP)

merupakan bentuk perizinan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk

melakukan usaha pertambangan, sesuai substansi dari bahan galian golongan a, b atau c.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, perizinan pengusahaan pertambangan pada dasarnya diberikan oleh Pemerintah

dan dilaksanakan pengusahaannya oleh Instansi Pemerintah, kecuali untuk bahan galian

golongan c yang telah diserahkan kepada pemerintah Daerah ( berdasarkan PP Nomor 32

Tahun 1969 ). Namun setalah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001, pengelolaan pertambangan diserahkan

kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan pemberian

otonomi daerah. Dengan demikian paradigma pengusahaan pertambangan dalam

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 perlu disesuaikan. Namun sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga Desember 2008, penyesuaian terhadap

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak juga tercapai. Sehingga di dalam

implementasinya banyak terjadi permasalahan dalam pemberian perizinan pengusahaan

pertambangan. Baru pada akhir 2009 disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur sistem perizinan

pertambangan dengan bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP).

•          Efek pertambangan

Pertambangan timah Bangka Belitung yang dikelola PT Timah telah berkontribusi bagi perekonomian negara, baik menyumbang devisa negara serta menjadi penggerak perekonomian di wilayah Bangka Belitung. Pendapatan PT Timah pada 2007, seperti disebutkan sebelumnya, mencapai Rp. 8, 626 triliun dan pada 2008 mencapai Rp. 9, 053 triliun. Namun, pertambangan timah Bangka Belitung juga telah mengabaikan pengelolaan lingkungan hingga menimbulkan dampak kerusakan ekosistem. Dampak kerusakan ekosistem akibat pertambangan timah Bangka Belitung merupakan dampak lingkungan jangka panjang, berupa kolam-kolam bekas tambang, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya vegetasi. Pemulihan dampak kerusakan lingkungan itu bisa jadi membutuhkan biaya lebih tinggi dibanding keuntungan produkti timah yang telah diperoleh. Dan selama ini, PT Timah, PT Kobatin, atau pun penambang inkonvensional hanya mengambil manfaat ekonomi dari sumberdaya timah. Perlahan kondisi lingkungan provinsi pemasok 40 persen timah dunia ini mengalami kehancuran. Tambang timah ilegal pun telah membuat bumi Bangka Belitung tercabik-cabik. Setidaknya 15 sungai besar di wilayah ini telah rusak yang menyebabkan flora dan fauna berada di ambang kepunahan. Ini disebabkan banyaknya pelanggaran aturan, dalam bentuk penambangan di luar wilayah KP yang telah ditetapkan atau menjual hasil penambangan kepada pihak lain selain kepada pemilik kuasa penambangan (KP). Akibatnya, tambang timah bisa muncul di daerah aliran sungai atau pun di pantai. Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang, setidaknya 100 kilogram batuan digali hanya untuk menghasilkan 0,35 kilogram bahan tambang. Sedangkan 99 persen bahan sisa tambang itu dibuang sebagai limbah. Asosiasi Tambang Timah Rakyat (Astira) Bangka Belitung bersama pemerintah daerah dan kepolisian bekerja sama menertibkan tambang timah ilegal. Saat ini jumlah tambang timah tinggal 6.000-an unit karena ketatnya penertiban. Tahun 2004-2006 tambang timah pernah mencapai 17.000 unit. Mereka, tak memperhitungkan jasa ekologi yang mampu diberikan ekosistem hutan dan lahan yang tereksploitasi. Keberadaan ekosistem hutan dan ekosistem hutan mangrove misalnya, yang memiliki jasa ekologi seperti pertukaran energi (energy circuits), siklus hidrologi, rantai makanan mahkluk hidup (food chains), mempertahankan keanekaragaman hayati (diversity patterns), daur nutrien (nutrien cycles), dan pengendali ketika terjadi pencemaran (control/ cybernetics). Kelestarian fungsi ekosistem hutan seharusnya dipertahankan. Jika tidak, maka keberlanjutan kehidupan mahkluk hidup dan bahkan manusia akan terancam. Kerusakan ekosistem hutan telah berdampak panjang pada efek rumah kaca yang mengakibatkan bumi semakin panas dan berdampak pada kesehatan manusia. Jika manusia menyadari pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem hutan, sesungguhnya hal ini adalah untuk keberlanjutan manusia itu sendiri. Beberapa pakar mengungkapkan bahwa ekosistem hutan memiliki kemampuan suksesi sehingga tidak menjadi masalah mengeksploitasi hutan. Hal ini sebenarnya keliru, sebab ketika hutan dieksploitasi hingga habis maka hutan kehilangan fungsi ekologinya sebagai pengatur/ ecological regulatory (siklus hidrologi, siklus nutrien, rantai makanan); fungsi pemelihara/ ecological maintaning (mencegah erosi, abrasi) dan fungsi pemulihan/ecological recovery (menyerap emisi karbon). Ketika hutan dieksploitasi hingga habis maka seketika hutan tidak memilliki fungsi ekologi dan akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sistem alam dan berpotensi menimbulkan bencana alam.  Terlebih lagi, tailing yang dibuang ke sungai mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kematian beberapa biota perairan. Masyarakat pun tidak dapat memanfaatkan sumberdaya sungai seperti sebelumnya, misalnya untuk memancing, rekreasi, atau pun sebagai sumber air permukaan. Pada musim hujan, kolong-kolong bekas galian tambang akan terisi air namun menjadi kering dan gersang pada musim kemarau. Hal ini karena tidak ada lagi hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air (catchment area). Hilangnya ekosistem hutan juga membawa dampak pada degradasi lahan, termasuk lahan pertanian. Dampaknya, hasil pertanian, hasil kebun petani pun menurun. Jika hasil pertanian yang dihasilkan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bangka Belitung, mereka terpaksa harus membelinya di luar. Hal ini tentu menambah biaya, dan mereka mendapatkan harga hasil pertanian yang relatif lebih mahal. Lahan pertanian dan tanah-tanah lapang di Bangka Belitung saat ini juga menjadi sangat tandus dan gersang. Membutuhkan biaya besar untuk mereklamasi atau pun merevegetasi untuk menjadikan lahan tersebut kembali berproduksi. Kekeringan, banjir, serta penurunan hasil pertanian adalah bagian dari dampak karena penambang tidak melestarikan fungsi hutanlindung.